Beberapa hari ini, jika Anda mampir ke warung kopi atau berselancar di media sosial, ada satu topik yang aromanya mirip-mirip musim pendaftaran CPNS beberapa tahun lalu. Bedanya, kali ini objek yang diperebutkan bukan kursi empuk di belakang meja dinas kabupaten yang adem oleh AC, melainkan posisi mentereng berkepala miring: Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Bayangkan, sebuah program koperasi desa—yang dalam memori kolektif kita biasanya identik dengan simpan-pinjam bapak-bapak sepuh, bau buku kas lapuk, dan sisa kaleng biskuit Khong Guan—mendadak diserbu oleh lebih dari 500.000 pendaftar. Setengah juta manusia! Jumlah yang cukup untuk membuat stadion Gelora Bung Karno penuh sesak sampai tujuh kali putaran.
Mengapa animonya bisa segila itu? Sederhana saja. Di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, di mana mencari pekerjaan susahnya minta ampun dan gelombang PHK mengintai dari balik tikungan, titel “Manajer Koperasi” dengan embel-embel proyek strategis nasional adalah oase. Ia adalah kupon undian nasib yang harus digenggam, tak peduli sekecil apa pun peluangnya.
Namun, karena ini proyek skala raksasa yang melibatkan hajat hidup elite, tesnya pun tidak main-main. Para pelamar tidak cuma diminta menghitung bunga koperasi pakai kalkulator beras, melainkan harus melewati sistem Computer Assisted Test (CAT) di BKN secara real-time. Dan yang paling epik: mereka yang lolos masih harus dikirim ke Kodam atau Kemenhan untuk pelatihan bela negara, plus melewati screening ideologi oleh BAIS TNI.
Membayangkannya saja saya sudah lelah. Mau mengurus koperasi desa saja syaratnya sudah mirip mau dikirim ke daerah konflik perbatasan. Tapi ya begitulah negeri kita, urusan administrasi terkadang harus dibungkus dengan aroma maskulinitas pertahanan yang tinggi agar terlihat berwibawa.
Ketika Manajer Koperasi Bikin Kementerian Pusing Tujuh Keliling
Di balik layar kaca tempat setengah juta pendaftar itu bertaruh nasib, di lantai atas gedung-gedung kementerian Jakarta, suasananya ternyata tidak kalah semrawut. Terjadi drama silang pendapat yang sangat seru mengenai status kepegawaian para calon manajer ini.
Awalnya, ada usulan mulia agar para manajer koperasi ini diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mendengar kata PNS, tentu saja kuping para pemburu takdir langsung tegak. Namun, Kemenpan-RB langsung pasang badan dan menolak mentah-mentah. Alasan mereka sangat logis dan bikin mules: beban anggaran gaji jangka panjang bisa membuat APBN kita pingsan di tempat.
Gagal di jalur PNS, muncullah opsi jalan tengah: jadikan mereka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Skenario ini tampaknya masuk akal, sampai akhirnya pihak Agrinas Pangan menggelengkan kepala. Mereka emoh kalau statusnya P3K, karena Agrinas ingin memegang kontrol penuh atas kinerja dan nasib para manajer ini tanpa perlu ribet dengan aturan birokrasi ASN yang berbelit-belit. Setelah debat kusir yang melelahkan, ketuk palu pun berbunyi: mereka disepakati berstatus sebagai pegawai BUMN. Selesai? Belum tentu.
Drama berikutnya berpindah ke urusan teknis rekrutmen. Karena badan-badan kementerian terkait (seperti BPBUMN) mendadak sadar bahwa mereka tidak punya resource dan infrastruktur untuk menyeleksi 35.000 manajer sekaligus dalam waktu singkat, tugas raksasa ini pun dilemparkan secara mendadak ke pangkuan BKN.
BKN yang sedang tenang-tenang mengurus agenda kerja rutinnya tentu saja kaget bukan kepalang. Ibarat rumah tangga yang sedang santai di hari Minggu, tiba-tiba ketiban kiriman cucian kotor tetangga sekampung. Mau tidak mau, agenda kerja BKN yang lain harus digeser dan dikorbankan demi menampung hajat hidup calon manajer koperasi ini. Inilah indahnya manajemen pemerintahan kita: selalu ada ruang untuk kejutan yang bikin sport jantung.
Aroma “Titipan” dan Kavling Politik di Tingkat Akar Rumput
Bukan Indonesia namanya kalau proyek berbau massal dan basah seperti ini bersih dari tangan-tangan kreatif para politisi. Begitu keran rekrutmen dibuka, saringan digital seketat apa pun rasanya tetap punya celah untuk dimasuki nota “titipan”.
Direktur Agrinas Pangan, Joao, bahkan sampai blak-blakan mengakui bahwa ponselnya mendadak ramai. Banyak politikus dari berbagai penjuru menghubunginya, mencoba merayu, merunduk, dan “menitip” nama agar kerabat, tim sukses, atau kenalannya bisa diloloskan menjadi manajer koperasi desa. Kita tentu tidak terkejut, bukan? Justru kalau tidak ada titipan, kita malah curiga jangan-jangan ini proyek fiktif.
Informasi yang beredar di balik layar bahkan lebih seksi: ada indikasi kuat mengenai pembagian kuota atau kavling manajer untuk afiliasi partai tertentu. Di tingkat daerah, struktur Partai Gerindra diketahui sangat aktif dan trengginas bergerak mendukung serta mengawal program ini sejak awal.
Secara politik, ini adalah langkah yang sangat cerdas sekaligus taktis. Bayangkan jika Anda memiliki pengaruh untuk menempatkan 35.000 hingga 85.000 orang manajer di seluruh desa di Indonesia. Mereka adalah orang-orang terdidik, menguasai ekonomi desa, punya jaringan ke masyarakat, dan tentu saja, memiliki utang budi kepada pihak yang meloloskan mereka. Ini bukan sekadar koperasi; ini adalah struktur jaringan akar rumput yang sangat solid untuk investasi politik masa depan. Koperasi Merah Putih, tapi rasanya ada warna-warna parpol yang ikut luntur di dalamnya.
Dari Minimarket Berhadap-hadapan hingga Makam Leluhur
Sementara urusan manusia dan politiknya masih saling sikut, pembangunan fisik bangunan koperasi di lapangan terus dikebut dengan kecepatan yang mengagumkan. Pihak Agrinas mengeklaim sudah ada lebih dari 8.100 fisik bangunan koperasi yang selesai 100 persen, sementara puluhan ribu lokasi lainnya sedang antre dalam daftar verifikasi.
Namun, netizen kita yang matanya setajam elang mendadak menemukan keunikan-keunikan arsitektural dan penempatan lokasi bangunan yang bikin dahi mengernyit. Di media sosial, ramai sorotan tentang bangunan koperasi yang didirikan berhadapan persis seperti dua waralaba minimarket modern yang sedang musuhan. Estetikanya sungguh luar biasa, seolah-olah dua koperasi ini siap tawuran kapan saja demi memperebutkan pembeli beras dan minyak goreng di desa tersebut.
Keunikan tidak berhenti di situ. Ada satu lokasi bangunan yang penempatannya sangat sakral dan berani: didirikan di tengah kompleks pemakaman leluhur Prabowo di Banyumas.
Saya tidak tahu apa filosofi di balik pemilihan lokasi ini. Apakah agar para manajer koperasi selalu ingat pada kematian sehingga tidak berani korupsi? Ataukah agar para leluhur ikut merestui perputaran ekonomi mikro di desa tersebut? Apa pun alasannya, penempatan ini sukses memberikan nuansa mistis sekaligus magis pada sebuah lembaga ekonomi modern. Jika malam hari pos ronda sepi, sang manajer koperasi mungkin tidak hanya melayani warga hidup, tapi juga harus siap mental jika ada “tamu” lain yang ingin mengecek harga sembako.
Gaya Komando dan Ancaman Dompet Negara yang Sedang Kempis
Mari kita pinggirkan dulu urusan makam dan titipan politik, lalu kita bedah masalah ini dengan kacamata yang agak serius: Good Governance dan masa depan dompet negara kita.
Lahirnya Keppres Nomor 7 Tahun 2026 mengenai penyediaan SDM program prioritas ini memicu kritik tajam dari para pengamat tata kelola pemerintahan. Mengapa? Karena mekanisme penyusunan dan eksekusinya diubah total menjadi model komando top-down. Prinsip-prinsip checks and balances, partisipasi publik, dan kajian birokrasi yang matang seolah-olah dilompati begitu saja demi satu kata: “Cepat!”. Gaya komando memang menyenangkan bagi yang memberi perintah karena semuanya langsung jalan, tapi biasanya menyisakan lubang-lubang regulasi yang rawan jadi temuan hukum di kemudian hari.
Dan yang paling bikin jantungan tentu saja urusan duit. Target jangka pendeknya adalah mengisi posisi 35.000 manajer, dengan target jangka panjang mencapai 85.000 orang. Pertanyaannya: dari mana uang untuk menggaji dan memberi insentif massal kepada puluhan ribu manajer BUMN baru ini?
Saat ini, situasi ekonomi kita sedang tidak dalam kondisi prima. Daya beli masyarakat menurun, penerimaan negara seret, dan beban utang masih menumpuk. Memaksakan pengeluaran rutin dalam skala raksasa seperti ini untuk program yang efektivitas ekonominya belum teruji di lapangan adalah sebuah perjudian besar bagi APBN kita.
Kita tentu berharap Koperasi Desa Merah Putih ini sukses menyejahterakan warga desa, bukan malah menjelma menjadi beban baru yang membuat negara harus kembali gigit jari dan menambah utang. Jangan sampai, niat mulia membangun desa justru berakhir dengan cerita klasik: koperasinya bangkrut, politisinya kenyang, dan rakyat desanya tetap saja gigit jari sambil menonton manajernya pelatihan bela negara di televisi.
