Kalau Anda ingin melihat betapa ajaibnya negeri yang kita cintai ini, Anda tidak perlu repot-repot pergi ke museum atau menonton atraksi sulap di TV. Cukup buka data pasar tenaga kerja kita, lalu duduklah manis sembari merenungkan dua kenyataan yang berdiri berdampingan dengan sangat canggung.
Di satu sudut, kita melihat jutaan pekerja yang matanya sembap, kantung matanya menghitam mirip panda, dan badannya pegal-pegal karena dipaksa bekerja gila-gilaan melampaui batas wajar kemanusiaan. Di sudut yang lain, hanya berjarak beberapa jengkal, kita menyaksikan lebih dari satu juta anak muda bergelar sarjana yang duduk termangu di kamar kos, memandangi ijazah berstempel emas yang mulai berdebu, sembari kebingungan harus melamar kerja ke mana lagi.
Ini bukan sekadar ketimpangan biasa; ini adalah sebuah paradoks yang sanggup membuat kita tertawa kekeh sekaligus mengelus dada. Pasar kerja Indonesia hari ini bergerak seperti mesin giling yang kelebihan beban sekaligus kekurangan bahan bakar. Satu kelompok dihantam overwork sampai encok, sementara kelompok lain dihantam pengangguran sampai depresi.
Bagaimana mungkin dua kondisi yang saling bertolak belakang ini bisa terjadi secara bersamaan di bawah naungan bendera yang sama?
Kerja Gila, Tapi Penghasilan Tetap Kecil
Mari kita tengok angka-angkanya agar kita tidak disangka cuma mengarang cerita di warung kopi. Menurut data Sakernas BPS periode Agustus 2025, sebanyak 25,46% pekerja di Indonesia—atau kalau dihitung jiwa jumlahnya menembus 37 juta orang—bekerja lebih dari 49 jam per minggu. Kalau dihitung-hitung, itu artinya mereka menghabiskan waktu rata-rata 10 jam sehari di tempat kerja!
Celakanya lagi, yang menjadi korban dari maraton jam kerja ekstrem ini bukanlah kelompok usia senja yang pasrah, melainkan anak-anak muda dan pekerja di kelompok usia paling produktif, yaitu rentang 25 hingga 54 tahun. Mereka adalah tulang punggung keluarga yang tenaganya diperas habis-habisan di atas meja kantor, pabrik, atau jalanan.
Namun, di sinilah letak humor gelapnya. Dalam hukum ekonomi normatif yang diajarkan di kampus-kampus, makin panjang jam kerja seseorang, seharusnya makin tebal pula dompet yang dibawanya pulang. Tapi di Indonesia, rumus itu mendadak ambyar.
Meskipun bekerja sampai encok dan lupa rasanya tidur siang, rata-rata upah bersih pekerja di sejumlah provinsi masih saja betah parkir di bawah angka Rp3 juta per bulan. Kerja keras bagai kuda, tapi gaji tetap bernasib bagai kancil.
Lalu di saat yang sama, BPS mencatat ada 7,28 juta jiwa pengangguran terbuka yang terapung-apung tanpa kepastian. Dan yang paling menampar wajah dunia pendidikan kita: lebih dari 1 juta di antaranya adalah pengangguran terdidik alias para pemegang gelar Sarjana (S1). Jadi, kalau ada paman Anda yang bilang “Kuliah yang rajin biar gampang cari kerja”, tolong tersenyum saja dan beri beliau segelas teh hangat.
Lapangan Kerja Hanya Banyak di Sektor Informal Sehingga Banyak Sarjanan Menganggur
Lantas, di mana letak biang kerok dari drama kolosal ini?
Pertama, marilah kita bicara soal kualitas lapangan kerja kita. Pemerintah mungkin dengan bangga mengklaim telah menciptakan sekitar 18 juta lapangan kerja baru dalam kurun waktu 2018 hingga 2024. Tapi tunggu dulu, jangan bertepuk tangan dulu. Kalau kita bedah jeroannya, lebih dari 80% dari pekerjaan baru itu berada di sektor informal.
Sektor informal ini adalah wilayah di mana kata “kepastian” adalah barang langka. Gajinya rendah, jaminan sosialnya nihil, jenjang karirnya tidak ada, dan sewaktu-waktu Anda bisa di-PHK tanpa pesangon sepersen pun. Karena upah awal di sektor ini rata-rata cuma berada di kisaran Rp1,6 juta per bulan, para pekerja akhirnya tidak punya pilihan lain. Demi menyambung hidup dan bayar kontrakan, mereka terpaksa mengambil multiple jobs alias kerja sampingan. Siang jadi pegawai toko, malam jadi driver ojek online, subuh ketik-ketik jualan online. Mereka overwork bukan karena hobi atau gila kerja, melainkan karena kepepet hidup!
Kedua, ada fenomena pergeseran industri dan digitalisasi pascapandemi. Dulu, bank-bank dan perusahaan besar rajin membuka kantor cabang di daerah-daerah dan menyerap ribuan lulusan kampus. Sekarang? Semuanya digeser ke aplikasi ponsel. Efeknya, pekerjaan formal kelas menengah yang biasanya menjadi wadah bagi para sarjana baru mendadak menguap.
Ketiga, dan ini lagu lama yang diputar berulang-ulang: lemahnya link and match. Kurikulum kampus kita sering kali berjalan di tempat, sibuk dengan urusan administratif dan teori-teori zaman bahula, sementara dunia industri di luar sana sudah berlari menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Walhasil, begitu lulus, para sarjana ini kebingungan karena keterampilan yang mereka miliki tidak sesuai dengan apa yang dicari pasar. Nyambung tidak, kepakai pun enggan.
Orang yang Gila Kerja, Dalam Jangka Panjang Tidak Baik untuk Kesehatan Fisik dan Mental
Memaksa manusia bekerja 10-12 jam sehari demi upah pas-pasan sembari membiarkan jutaan sarjana nganggur di rumah tentu ada harganya. Dan harganya tidak murah.
Bagi mereka yang terjebak dalam pusaran overwork, dampaknya sangat nyata: kecemasan, depresi, dan fenomena yang belakangan populer disebut burnout—kondisi di mana fisik dan mental seseorang terbakar habis hingga menjadi abu. Pekerja yang burnout mungkin masih duduk di depan laptop, tapi otaknya sudah melayang entah ke mana.
Di sinilah para pemilik modal dan pembuat kebijakan sering kali keliru. Mereka berpikir bahwa memeras jam kerja karyawan setinggi-tingginya akan otomatis mendongkrak produktivitas perusahaan. Padahal, studi menunjukkan hal sebaliknya. Jam kerja yang kelewat panjang memang bisa memicu lonjakan hasil dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, ia justru menghancurkan konsentrasi, memicu gelombang sakit, meningkatkan angka kecelakaan kerja, dan memicu tingkat keluar-masuk karyawan (resign rate) yang sangat tinggi. Perusahaan akhirnya habis waktu dan biaya hanya untuk merekrut orang baru terus-menerus.
Sementara bagi para sarjana yang menganggur berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dampak psikologisnya tidak kalah dahsyat. Rasa tidak berguna, tekanan sosial dari keluarga dan tetangga, serta kikisnya keterampilan yang dulu dipelajari di kampus membuat mereka makin terlempar dari persaingan. Kita sedang menyaksikan pemborosan sumber daya manusia dalam skala yang teramat masif.
Solusinya
Lantas, apakah kita hanya bisa pasrah sembari meratapi nasib di media sosial? Tentu tidak. Kebingungan sistematis ini harus dibenahi dengan tindakan yang sistematis pula.
Pertama, pemerintah harus berani membenahi struktur gaji nasional dengan menetapkan Upah Layak, bukan sekadar upah minimum seadanya. Penyesuaian upah yang memperhitungkan produktivitas dan kebutuhan hidup riil adalah kunci utama. Jika seorang pekerja bisa hidup layak dari satu pekerjaan utama selama 40 jam seminggu, mereka tidak perlu lagi memeras fisik dengan mengambil dua sampai tiga pekerjaan sampingan hingga overwork.
Kedua, tegakkan aturan jam kerja secara tegas! Jangan biarkan perusahaan-perusahaan berlindung di balik frasa “loyalitas” untuk memeras tenaga karyawannya tanpa bayaran lembur yang sepadan. Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja harus benar-benar punya taring di lapangan, bukan sekadar datang saat ada sidak tahunan.
Ketiga, rombak total sistem vokasi dan pelatihan keterampilan (upskilling). Lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan program magang kampus jangan cuma dijadikan proyek bagi-bagi anggaran atau pemenuhan kuota. Pelatihan harus benar-benar diselaraskan dengan kebutuhan industri masa depan—mulai dari teknologi digital, analisis data, hingga industri hijau—agar para sarjana kita tidak lagi menjadi penonton yang memegang toga tanpa masa depan.
Pasar kerja kita tidak boleh terus-menerus dibiarkan berjalan seperti sistem komedi putar yang gila ini: di mana separuh orang mati kelaparan karena tak dapat piring, sementara separuh lainnya mati kekenyangan karena dipaksa menghabiskan sepuluh porsi sekaligus. Sudah saatnya akal sehat dikembalikan ke meja kebijakan.
