Pelajaran yang Bisa Dipetik Dari Peristiwa Maling Ayam Bali & Tawuran Jakarta

Di Tabanan, Bali, ada seorang pria yang bernasib tragis berinisial KD. Dia kepergok mencuri seekor ayam aduan. Ayam, Saudara-saudara. Bukan sertifikat tanah milik konglomerat, bukan pula dana bantuan sosial. Tapi apa yang terjadi? KD digebuki ramai-ramai sampai nyawanya melayang, lalu sepeda motornya dibakar hingga jadi kerangka hitam. Lima orang warga setempat kini sudah jadi tersangka polisi, dan angka itu sangat mungkin masih bisa beranak-pinak.

Lalu kita geser sedikit ke Jakarta Pusat, tepatnya di kawasan Menteng. Pemicu kerusuhan di sana bahkan lebih absurd lagi: perkara knalpot motor yang digeber-geber di dekat warung nasi uduk di Jalan Matraman Dalam. Bayangkan, cuma gara-gara suara bletat-bletot knalpot di dekat piring nasi uduk yang gurih itu, urusan jadi panjang. Pengendara motor tak terima ditegur, balik membawa rombongan, merusak gerobak. Warga lain terpancing, mendatangi kafe semi-permanen, lalu mulailah pesta batu, kayu, dan amarah.

Hasil akhirnya? Satu anak muda usia 23 tahun tewas, satu orang kritis, bangunan terbakar, kendaraan hangus, dan tujuh orang resmi mendekam di kantor polisi. Bahkan warga sempat ngeluruk ke Polsek Menteng menuntut pembebasan teman-temannya.

Kalau disandingkan, dua peristiwa ini punya pola yang sama persis: masalahnya kecil sekali—setingkat ayam jago dan bau gurih nasi uduk—tapi dampaknya luar biasa kolosal. Pertanyaannya: Kenapa sih masyarakat kita kok gampang banget mendadak jadi Avengers yang hobi main hakim sendiri? Kenapa otot jari dan kepalan tangan kita terasa begitu ringan untuk mencabut nyawa orang lain hanya karena urusan yang seharusnya selesai di tingkat RT?

Hukum Cuma Galak ke Orang Kecil

Pakar hukum seperti Pak Joeni Arianto Kurniawan menjelaskan fenomena ini dengan istilah ilmiah. Tapi kalau boleh disederhanakan dengan bahasa warung kopi: rakyat itu sudah capek dan enggan percaya sama proses hukum formal.

Saban hari, masyarakat kita ini disuguhi atraksi komedi satir yang disiarkan gratis di TV dan media sosial. Kita melihat pejabat atau aparat yang melanggar hukum tapi prosesnya lambatnya minta ampun, atau malah hilang ditelan angin. Ingat kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah yang heboh itu? Atau yang paling gampang: bayangkan oknum polisi yang santai saja menerobos zebra cross tanpa rasa bersalah.

Masyarakat menonton itu semua sambil mengunyah gorengan. Di kepala mereka perlahan terbangun sebuah keyakinan yang berbahaya: “Hukum itu hukumannya cuma buat orang kecil. Kalau kita nunggu polisi datang, ayamnya sudah keburu dipotong dan dijadikan soto.”

Di sisi lain, Pak Harison Citrawan dari BRIN menyebutkan bahwa masyarakat kita cenderung melihat kejahatan secara sangat sempit. Kalau ada orang nyuri ayam, ya salah si pencuri murni. Titik. Tak ada yang mau pusing memikirkan faktor struktural. Apakah si pencuri itu lapar? Apakah dia korban PHK? Apakah dia terlempar dari persaingan ekonomi yang makin gila-gilaan ini?

Kita malas berpikir sampai ke sana. Kita tidak diajari edukasi hukum komunal yang sifatnya memasyarakatkan kembali (reintegrasi). Yang ada di kepala massa cuma satu logika purba yang sangat praktis: Pembalasan fisik secara instan. Nyuri ayam? Gebuki. Ngegas motor? Lempar batu. Ringkas, hemat waktu, dan memberikan kepuasan emosional secara seketika.

Orang Baik Bisa Mendadak Jadi Iblis Saat Berkelompok

Anda mungkin punya tetangga yang kalau hari Minggu rajin kerja bakti, tutur katanya halus, dan kalau ketemu selalu melempar senyum ramah. Tapi tunggu sampai tetangga Anda itu bergabung dalam kerumunan massa yang sedang emosi. Jangan kaget kalau dia tiba-tiba jadi orang pertama yang melemparkan batu bata ke arah kepala pencuri.

Mbak Whinda Yustisia, seorang pakar psikologi sosial, punya penjelasan menarik soal “kesurupan massal” ini. Ada empat resep ajaib yang membuat orang baik-baik mendadak bertransformasi jadi monster saat berada di dalam kerumunan:

  1. Deindividuasi: Begitu seseorang masuk ke dalam kerumunan besar, identitas pribadinya mendadak luntur. Dia bukan lagi Pak RT yang santun atau Mas Budi yang pemalu. Dia adalah “Massa”. Rasa malu dan kontrol diri menguap begitu saja ke udara.
  2. Difusi Tanggung Jawab: Ini prinsip “keroyokan”. Kalau membunuh orang sendirian, rasa bersalahnya terasa berat 100%. Tapi kalau membunuh orang bertiga puluh? Rasa bersalah itu mendadak terbagi rata, jadi cuma terasa 3,3% per orang. Ringan sekali, bukan?
  3. Penularan Emosi (Emotional Contagion): Kemarahan itu lebih menular daripada virus flu. Cukup satu orang berteriak “Bakar!” dengan urat leher tegang, maka orang di sebelahnya yang tadinya cuma menonton sambil memegang plastik es teh mendadak ikut berteriak dan mencari korek api.
  4. Norma Spontan (Emergent Norms): Dalam situasi kacau, norma lama (seperti “dilarang menyakiti sesama”) mendadak tidak berlaku. Berganti dengan norma baru yang tercipta secara spontan: “Di sini, sekarang, membakar motor orang jahat adalah tindakan yang benar dan berani!”

Gara-gara empat kombinasi ajaib inilah, nilai-nilai kemanusiaan yang kita pelajari dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi bisa runtuh hanya dalam hitungan detik di pinggir jalan.

Tragedi Ambon, Sampit, dan Poso Juga Seperti itu

Nah, bagian ini adalah bagian yang paling mengerikan. Dan jujur saja, kita harus sangat berhati-hati di sini.

Dalam kasus bentrokan di Menteng kemarin, di tingkat lapangan itu murni tindak pidana kriminal biasa: perkara knalpot, keributan pemuda, dan perusakan gerobak. Tapi begitu masuk ke ranah media sosial? Wah, gorengan isu langsung merekah gurih. Ada narasi-narasi yang mulai menyenggol soal etnis, suku, dan agama.

Ini bukan main-main. Bangsa kita punya rekam jejak sejarah yang sangat kelam soal bagaimana hal sepele yang dibumbui isu SARA bisa membakar satu provinsi.

Mari kita menyegarkan ingatan sejenak, agar kita tidak menjadi bangsa yang amnesia:

  • Tragedi Poso (1998): Tahu pemicu awalnya apa? Cuma perkelahian antara dua pemuda di terminal! Tapi karena digoreng isu agama, korban jiwanya mencapai sekitar 577 orang.
  • Tragedi Ambon (1999): Lagi-lagi berawal dari perkelahian sepele antara sopir angkot dan pemuda di terminal. Hasil akhirnya? Lebih dari 5.000 nyawa melayang dan setengah juta orang harus mengungsi dari tanah kelahirannya sendiri.
  • Tragedi Sampit (2001): Dipicu oleh kasus pembakaran rumah, yang kemudian meledak menjadi konflik antar suku dan menelan lebih dari 600 korban jiwa.

Pengamat kawakan seperti Sidney Jones pernah menguliti akar dari kerentanan ini. Ada warisan sejarah kolonial yang memecah belah kita, ada ketimpangan ekonomi yang makin lebar, ada eksploitasi sumber daya alam, dan yang paling racun: elite lokal yang suka jualan isu identitas demi perebutan kekuasaan.

Ketika faktor-faktor di atas berkelindat dengan lemahnya penegakan hukum dan cepatnya penyebaran hoaks di era revolusi digital seperti sekarang, maka bentrokan gara-gara knalpot nasi uduk pun bisa dengan sangat mudah disulap menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menyulut perang antarsuku. Ini sungguh menakutkan.

Jalan Keluar

Lantas, apakah kita cuma bisa pasrah menunggu kerusuhan demi kerusuhan berikutnya meletus di depan gerbang rumah kita? Tentu saja tidak. Kita belum mau menyerah.

Ada beberapa langkah konkret—dan tidak boleh sekadar jadi slogan di spanduk—yang wajib segera dilakukan:

Pertama, Hukum Harus Bekerja Cepat dan Tidak Pilih Kasih.

Polisi tidak boleh lambat. Begitu ada pemicu kerusuhan, tindak tegas saat itu juga tanpa memandang siapa pelakunya. Kalau polisi cepat dan adil, rakyat tidak punya alasan untuk mengambil alih peran hakim dan algojo di jalanan.

Kedua, Pemerintah Harus Rajin Menyiram Air Dingin di Media Sosial.

Ketika ada insiden bentrokan, pemerintah dan kepolisian harus segera mengeluarkan informasi resmi yang transparan, jujur, dan akurat. Jangan biarkan ruang hampa informasi diisi oleh akun-akun anonim di X (Twitter) atau TikTok yang hobi menyebar narasi provokatif demi engagement dan views.

Ketiga, Tokoh Masyarakat Jangan Cuma Muncul Saat Butuh Suara Pemilu.

Koordinasi antara Pemda, TNI, Polri, serta tokoh agama dan tokoh adat harus hidup setiap hari. Merekalah peredam kejut (shock absorber) paling efektif di tingkat tapak ketika tensi antarwarga mulai menghangat.

Epilog

Saudara-saudaraku sekalian, menjadi manusia Indonesia hari ini memang tidak mudah. Hidup makin keras, harga beras makin melonjak, lapangan kerja makin sulit, dan keadilan kadang terasa seperti barang mewah yang cuma bisa dibeli oleh orang berduit.

Tapi, apakah semua kesulitan hidup itu boleh dijadikan alasan bagi kita untuk berubah menjadi binatang buras yang gemar memukuli sesama manusia sampai mati di atas aspal? Apakah kita tega membiarkan rumah besar bernama Indonesia ini luluh lantak hanya gara-gara kita tidak bisa menahan emosi saat mendengar suara knalpot motor atau kehilangan seekor ayam aduan?

Mari kita pelan-pelan mendinginkan kepala. Kalau ada kejahatan di sekitar kita, amankan pelakunya, serahkan ke polisi, dan kawal proses hukumnya bersama-sama. Jangan lagi ada darah yang menetes di jalanan hanya karena kita kehilangan akal sehat secara berjamaah.

Sebab ingat: ketika batu sudah melayang dan nyawa sudah melayang, tak akan ada satu pun pihak yang keluar sebagai pemenang. Kita semua—tanpa terkecuali—adalah korban dari kebodohan kita sendiri.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *