Yuk Belajar Menjadi Pendiri Partai Politik Di Indonesia. Semua Orang Bisa. Berikut Adalah Ulasannya

Partai politik adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan visi politik yang sama. Partai politik ini didirikan dengan tujuan untuk mengambil bagian dalam sistem politik Indonesia, seperti pemilihan umum, pembentukan undang-undang, dan pengambilan keputusan politik lainnya. Partai politik juga berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan mengajukan aspirasi mereka.

Sejarah partai politik di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda. Pada saat itu, muncul beberapa partai politik seperti Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah kemerdekaan Indonesia, muncul lebih banyak partai politik seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Soekarno, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pada saat ini, terdapat lebih dari 10 partai politik di Indonesia. Beberapa partai politik yang terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Masing-masing partai politik ini memiliki program dan visi yang berbeda-beda, namun semuanya berusaha untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem politik Indonesia.

Partai politik di Indonesia juga terbagi menjadi partai politik yang berbasis agama dan partai politik yang tidak berbasis agama. Beberapa partai politik yang berbasis agama antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berbasis Islam dan Partai Kristen Indonesia (PKI) yang berbasis Kristen. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar adalah contoh dari partai politik yang tidak berbasis agama.

Namun, meskipun terdapat banyak partai politik di Indonesia, sistem politik Indonesia masih mengalami beberapa masalah seperti korupsi, oligarki, dan pengaruh uang dalam politik. Oleh karena itu, partai politik di Indonesia perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas politik mereka agar dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan lebih efektif.

Tujuan Dibentuknya Partai Politik

Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengambil bagian dalam sistem politik suatu negara, dengan tujuan untuk :

• Mengajukan dan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Partai politik menjadi representasi dari keinginan dan kepentingan masyarakat yang ingin diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan politik.
• Mempengaruhi dan memperjuangkan kebijakan publik. Partai politik berusaha untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik, termasuk pembuatan undang-undang, kebijakan ekonomi, dan kebijakan sosial lainnya.
• Menyediakan alternatif pilihan bagi pemilih. Partai politik memberikan pilihan bagi pemilih untuk memilih wakil yang sesuai dengan visi dan aspirasi politik mereka.
• Mengedukasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Partai politik juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan politik masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik dan memilih wakil yang tepat.
• Menciptakan stabilitas politik. Dengan adanya partai politik yang kuat dan berperan dalam sistem politik, stabilitas politik dapat terjaga dan konflik politik dapat diminimalkan.

Namun, penting untuk diingat bahwa partai politik juga memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan dan etika politik, serta menjalankan fungsi politik mereka dengan integritas dan transparansi.

Mengapa Harus Ada Partai Politik? Inilah Manfaatnya

Adanya partai politik memiliki manfaat yang penting bagi suatu negara dan masyarakat, antara lain:

Memperjuangkan kepentingan masyarakat

Partai politik menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengajukan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam sistem politik suatu negara.

Meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat

Partai politik memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan politik masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik dan memilih wakil yang tepat.

Menciptakan stabilitas politik

Dengan adanya partai politik yang kuat dan berperan dalam sistem politik, stabilitas politik dapat terjaga dan konflik politik dapat diminimalkan.

Membentuk opini publik

Partai politik dapat membentuk opini publik tentang kebijakan publik dan masalah politik yang sedang dibahas di negara tersebut.

Memungkinkan pemilihan umum yang bebas dan demokratis

Partai politik memungkinkan pemilihan umum yang bebas dan demokratis, sehingga masyarakat dapat memilih wakil yang sesuai dengan visi dan aspirasi politik mereka.

Menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik

Partai politik dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik dan mempengaruhi kebijakan publik yang dihasilkan, sehingga dapat menciptakan kebijakan publik yang lebih baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Namun, perlu diingat bahwa manfaat adanya partai politik dapat tercapai jika partai politik tersebut dapat berfungsi dengan baik dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan integritas dan transparansi.

Cara Mendirikan Partai Politik di Indonesia

Berikut adalah tahapan dan persyaratan untuk mendirikan partai politik di Indonesia:

Persyaratan Pendiri Partai Politik:

1. Warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan mempunyai hak pilih.
2. Minimal 1.000 pendiri yang tersebar di sedikitnya 18 provinsi dengan jumlah anggota pendiri di masing-masing provinsi tidak kurang dari 50 orang.
3. Tidak terikat oleh partai politik manapun.
4. Bersedia menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang dibuat oleh pendiri partai.
5. Melampirkan fotokopi KTP para pendiri partai.

Pengajuan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM)

1. Pembuatan akta pendirian partai politik dihadapan Notaris dan diberikan tanda tangan para pendiri partai.
2. Permohonan untuk membentuk partai politik dan pengajuan persyaratan pendirian partai politik di KemenkumHAM dengan melampirkan berkas pendirian partai.

Verifikasi dan Persetujuan dari KemenkumHAM

1. KemenkumHAM melakukan verifikasi dokumen yang telah diajukan oleh partai politik.
2. Apabila dokumen telah memenuhi persyaratan, KemenkumHAM memberikan surat persetujuan pembentukan partai politik.

Pengumuman Keberadaan Partai Politik

1. Partai politik harus mengumumkan keberadaannya secara terbuka kepada publik.
2. Pengumuman ini dapat dilakukan melalui media massa dan situs web partai politik.

Setelah partai politik didirikan, partai tersebut harus terdaftar dan memiliki identitas yang sah serta memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang Partai Politik. Partai politik juga harus memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan Kongres Partai, menyusun program kerja, dan menyelenggarakan kegiatan yang mendukung tujuan partai politik tersebut.

Biaya Untuk Membuat Partai Politik di Indonesia?

Biaya untuk mendirikan partai politik di Indonesia bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti biaya notaris, biaya pengajuan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM), biaya pencetakan dokumen pendirian partai politik, biaya verifikasi, dan biaya lainnya. Namun, berikut ini adalah estimasi biaya yang umumnya dibutuhkan untuk mendirikan partai politik di Indonesia:

• Biaya Notaris: berkisar antara 3 juta hingga 7 juta rupiah, tergantung pada biaya notaris dan kantor notaris yang dipilih.
• Biaya Pendaftaran di KemenkumHAM: sekitar 50 juta rupiah, tergantung pada aturan dan ketentuan terbaru yang berlaku di KemenkumHAM.
• Biaya Pengurus Partai: biaya untuk mengumpulkan pendiri partai, mengadakan rapat-rapat dan aktivitas lainnya, dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan partai.
• Biaya Operasional: biaya operasional untuk menyelenggarakan aktivitas partai seperti acara kampanye, kongres, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Perlu dicatat bahwa biaya di atas hanya perkiraan dan dapat berubah tergantung pada banyak faktor yang terlibat dalam proses mendirikan partai politik.

Sumber Dana Partai Politik

Partai politik di Indonesia dapat memperoleh sumber pendanaan dari berbagai sumber, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Beberapa sumber dana yang biasanya dimanfaatkan oleh partai politik di Indonesia antara lain:

Sumbangan dari kader dan simpatisan partai politik.

Kader dan simpatisan partai politik biasanya memberikan sumbangan secara sukarela untuk mendukung kegiatan dan operasional partai politik.

Sumbangan dari perusahaan atau pengusaha.

Sumbangan dari perusahaan atau pengusaha dapat berupa dana tunai atau dukungan dalam bentuk fasilitas atau layanan. Namun, sumber pendanaan ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dengan adanya kepentingan tertentu dalam pengambilan keputusan oleh partai politik.

Dana hibah dari pemerintah.

Pemerintah memberikan dana hibah kepada partai politik yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti memperoleh suara minimal dalam pemilu dan memiliki struktur organisasi yang terbukti. Dana hibah ini diberikan sebagai dukungan operasional dan pengembangan partai politik.

Sumbangan dari luar negeri.

Partai politik juga dapat memperoleh sumbangan dari luar negeri, baik dari partai politik atau organisasi serupa di negara lain, maupun dari pihak asing atau internasional. Namun, penggunaan sumber pendanaan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait dengan adanya pengaruh atau kepentingan asing dalam kebijakan partai politik.

Penting untuk dicatat bahwa partai politik di Indonesia diwajibkan untuk melaporkan sumber pendanaan dan pengeluaran dana secara transparan kepada publik dan lembaga terkait. Partai politik juga harus mematuhi ketentuan dan batasan yang berlaku dalam pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan.

Bantuan Dana Dari Pemerintah Untuk Partai Politik

Pemerintah Indonesia memberikan bantuan dana kepada partai politik yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti memperoleh suara minimal dalam pemilu dan memiliki struktur organisasi yang terbukti. Bantuan dana ini disebut dengan “Dana Hibah Partai Politik” dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dana hibah partai politik diberikan sebagai dukungan operasional dan pengembangan partai politik. Besarannya ditetapkan berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki partai politik di DPR, DPD, dan DPRD, serta jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu terakhir. Dana hibah partai politik ini dianggarkan dalam APBN dan dialokasikan setiap tahunnya.

Namun, partai politik juga diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pendanaan dari donatur atau pihak lain, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Partai politik juga diharuskan untuk melaporkan sumber pendanaan dan pengeluaran dana secara transparan kepada publik dan lembaga terkait.

Sisi Gelap Partai Politik

Seperti halnya dengan institusi atau organisasi lainnya, partai politik juga dapat memiliki sisi gelap atau kelemahan dalam fungsi dan perannya sebagai lembaga politik. Berikut ini beberapa sisi gelap dari partai politik:

Korupsi dan Nepotisme

Partai politik dapat menjadi sarana bagi individu atau kelompok yang ingin mencari keuntungan pribadi, seperti melalui korupsi dan nepotisme, yang merugikan masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Ketergantungan pada Donatur

Partai politik yang kekurangan sumber daya dapat menjadi sangat tergantung pada donatur, baik individu ataupun korporasi. Hal ini dapat berdampak pada kebijakan yang diambil dan membuat partai politik kurang independen dan rentan terhadap kepentingan asing.

Perpecahan dan Konflik

Partai politik dapat memecahbelah masyarakat dengan bermain di atas isu-isu sensitif atau mengadu domba kelompok masyarakat yang berbeda. Partai politik juga dapat memicu konflik antar partai dan berujung pada kekerasan politik.

Kurangnya Akuntabilitas

Partai politik yang kurang akuntabel terhadap anggota dan masyarakat dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak transparan dan adil, serta memberikan ruang untuk praktek-praktek korupsi dan nepotisme.

Pengaruh Asing

Partai politik dapat menjadi sasaran atau alat pengaruh asing, seperti melalui donatur dan bantuan finansial dari luar negeri. Hal ini dapat berdampak pada kebijakan yang diambil dan kepentingan nasional yang terancam.

Namun, sisi gelap di atas bukanlah hal yang harus diterima begitu saja. Dalam rangka memperkuat partai politik sebagai lembaga politik yang efektif dan memperbaiki tindakan-tindakan yang kurang baik, partai politik dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas partai politik.

Bagaimana Cara Pencegahannya?

Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah sisi gelap dari partai politik:

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Partai politik harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas terhadap anggota dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan mekanisme kontrol internal yang ketat, menyediakan informasi secara terbuka, dan memberikan akses yang lebih besar bagi anggota dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan partai politik.

Memperkuat Regulasi

Pemerintah dapat memperkuat regulasi terhadap partai politik, seperti dengan meningkatkan proses pengawasan dan verifikasi yang ketat untuk pembentukan partai politik dan pemilihan anggota parlemen. Pemerintah juga dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap sumber pendanaan partai politik.

Mendorong Independensi Partai Politik

Partai politik harus memperkuat independensinya dari kepentingan asing dan donatur, baik individu maupun korporasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan dari luar negeri dan mendorong partai politik untuk mengembangkan sumber daya internal.

Meningkatkan Pendidikan Politik

Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang lebih baik, sehingga mereka dapat lebih memahami peran partai politik dan memilih partai politik yang berkualitas dan dapat dipercaya. Masyarakat juga perlu diberikan pengetahuan tentang hak-hak politik dan tata cara berpartisipasi dalam proses politik.

Menumbuhkan Budaya Politik yang Sehat

Partai politik dan masyarakat perlu menumbuhkan budaya politik yang sehat, seperti dengan menghindari kampanye politik yang negatif dan tidak mengadu domba, serta mengutamakan dialog dan persaingan yang sehat dan konstruktif.

Fakta Menarik Seputar Partai Politik di Indonesia

Berikut ini adalah beberapa fakta menarik seputar partai politik di Indonesia:

Partai politik tertua di Indonesia adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan pada 4 Juli 1927 oleh Soekarno dan para tokoh pergerakan nasional.

Saat ini, terdapat lebih dari 20 partai politik yang terdaftar secara resmi di Indonesia. Namun, hanya beberapa partai politik yang berhasil meraih kursi di parlemen, seperti PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP.

Partai politik di Indonesia sering kali bubar atau berganti nama, baik karena terkait dengan keputusan politik tertentu atau karena perbedaan pandangan internal. Sebagai contoh, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sempat dibubarkan pada 1996 oleh pemerintah Orde Baru, namun kemudian berhasil bangkit dan menjadi salah satu partai politik terkuat di Indonesia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah partai politik di Indonesia adalah popularitas dan elektabilitas tokoh-tokoh politik yang tergabung di dalamnya. Tokoh-tokoh seperti Megawati Soekarnoputri (PDIP), Prabowo Subianto (Gerindra), dan Anies Baswedan (Gerindra) dikenal sebagai tokoh-tokoh politik yang memiliki basis massa yang kuat.

Partai politik di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia. Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memilih wakil mereka di parlemen atau di tingkat pemerintahan lokal. Partai politik juga menjadi salah satu kendaraan utama bagi calon presiden atau wakil presiden dalam memenangkan pemilihan presiden.

Selain pemilihan umum, partai politik juga terlibat dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan ketua MPR/DPR. Namun, sistem politik Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya transparansi dalam sumber pendanaan partai politik dan rentannya partai politik terhadap pengaruh kepentingan asing atau korporat.