Kontak
Keraton Simo. Jalan Simo Kacangan No. 82 Kedunglengkong Simo Boyolali
Telepon 0276 320373
Email : [email protected]
Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia, muncul sebuah tim yang menarik perhatian publik. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, yang dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Tim ini, yang diisi oleh para elite Partai Gerindra, telah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas sinkronisasi program di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani, tim ini terdiri dari anggota-anggota penting Partai Gerindra. Mereka diberi tugas oleh Prabowo untuk mengunjungi kementerian-kementerian guna mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran. Komposisi tim yang hanya diisi oleh internal Partai Gerindra menimbulkan pro dan kontra di kalangan politisi dan analis.
Meski ada kekhawatiran tentang komposisi tim, reaksi dari koalisi Prabowo tampak santai. Zulkifli Hasan dari PAN dan Herman Khaeron dari Partai Demokrat menanggapi dengan tenang, menunjukkan bahwa pembentukan tim ini telah dikomunikasikan dengan pimpinan partai. Mereka melihat tim ini sebagai langkah penting dalam proses transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.
Kunto Adi Wibowo, analis politik dari Universitas Padjajaran, berpendapat bahwa pembentukan tim ini bisa diartikan sebagai strategi “patok kavling” bagi Gerindra untuk mendapatkan jatah posisi strategis di pemerintahan. Dia juga menduga bahwa Gerindra akan bergerak ke kementerian lain untuk menandai wilayah mereka.
Di sisi lain, Musfi Romdoni, analis sosio-politik ISESS, berpendapat bahwa pemilihan tokoh tim sinkronisasi yang berisi kader Gerindra adalah hal yang wajar. Menurutnya, untuk efektivitas kerja, tim harus memahami kebutuhan Presiden dengan baik, dan kader Gerindra adalah orang-orang yang telah lama bekerja sama dengan Prabowo.
Pembentukan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menimbulkan berbagai spekulasi dan interpretasi. Apakah ini sekadar strategi efektivitas kerja atau ada motif politik di baliknya? Satu hal yang pasti, langkah ini menunjukkan dinamika politik yang terus bergerak menjelang transisi pemerintahan yang baru. Dan bagi publik, isu ini mungkin tidak sebesar isu-isu mendesak lainnya, tetapi tetap menjadi bagian dari perhatian terhadap arah pemerintahan yang akan datang.
