Kontak
Keraton Simo. Jalan Simo Kacangan No. 82 Kedunglengkong Simo Boyolali
Telepon 0276 320373
Email : [email protected]
Boyolali, 19 Desember 2023 — Pemerintah Indonesia mencatatkan posisi utang hingga November 2023 sebesar Rp 8.041,01 triliun, mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 7.950,52 triliun. Meskipun terjadi peningkatan, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,11%, mengalami penurunan dibandingkan akhir tahun 2022. Angka ini masih berada di bawah batas aman sebesar 60% PDB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Dominasi posisi utang pemerintah masih dipegang oleh Surat Berharga Negara (SBN), yang mencapai Rp 7.124,98 triliun. Rinciannya terdiri atas SBN domestik sebesar Rp 5.752,25 triliun dan SBN valas sebesar Rp 1.372,73 triliun. SBN tetap menjadi instrumen utama dalam pengelolaan utang pemerintah untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pembiayaan berbagai program pemerintah.
Selain SBN, terdapat komponen utang lainnya yang mencapai Rp 916,03 triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 886 triliun, sementara pinjaman dalam negeri mencapai Rp 29,97 triliun. Pinjaman luar negeri digunakan untuk mendukung proyek-proyek strategis dan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah.
Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang tercatat di bawah batas aman menunjukkan kebijakan fiskal yang prudent dan pengelolaan utang yang terukur. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas fiskal guna menghindari risiko yang dapat merugikan perekonomian nasional.
Meskipun angka tersebut mencerminkan pertumbuhan posisi utang, penting untuk diperhatikan bahwa pemerintah juga memprioritaskan penggunaan utang untuk investasi pembangunan yang dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Tentunya, pemerintah terus melakukan evaluasi dan perencanaan matang terkait pengelolaan utang agar dapat meminimalkan risiko dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Publik diharapkan tetap memantau perkembangan terkait kebijakan fiskal dan pengelolaan utang pemerintah untuk memahami dampaknya terhadap kondisi ekonomi nasional.
