Pengumuman Dana Pensiun (Dapen) Bermasalah Ditunda, Erick Thohir Sebut Masih Menunggu Audit BPKP

Boyolali, 19 Desember 2023 — Rencana pengumuman kondisi dana pensiun (dapen) yang menghadapi permasalahan, yang seharusnya diumumkan bulan ini, mengalami penundaan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memberikan alasan bahwa audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum rampung. Keputusan untuk menunda pengumuman tersebut diambil dalam konteks menghadapi tantangan dan permasalahan yang membutuhkan penanganan serius.

Perusahaan-perusahaan milik negara yang memiliki dapen bermasalah membutuhkan tambahan modal sebesar Rp 12 triliun untuk menyelesaikan kondisi keuangan mereka. Erick Thohir, dalam konferensi pers, menyatakan bahwa penundaan pengumuman tersebut bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi BPKP untuk melakukan audit secara menyeluruh. Pemeriksaan yang komprehensif diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi dapen dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Selain penundaan pengumuman, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa pelaporan dua dapen BUMN ke Kejaksaan Agung juga ditangguhkan karena belum selesai dilakukannya audit oleh BPKP. Rencana pelaporan ini sebelumnya diumumkan oleh Erick pada awal Desember, namun rincian mengenai dua dapen yang akan dilaporkan tidak diungkapkan.

“Kami tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil langkah-langkah korektif. Dengan menunggu hasil audit BPKP, kami dapat memastikan bahwa langkah yang diambil sesuai dengan fakta dan data yang valid,” kata Erick Thohir.

Permasalahan dapen menjadi fokus serius karena berkaitan dengan masa depan keuangan para pensiunan. Tambahan modal sebesar Rp 12 triliun diharapkan dapat menjadi langkah yang tepat untuk mendukung keberlanjutan dapen dan memastikan kesejahteraan para pensiunan.

Publik dan pihak terkait akan terus memantau perkembangan terkait audit BPKP dan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah dalam menangani permasalahan dapen BUMN. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan masalah ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kepercayaan terhadap sistem dana pensiun di Indonesia.