Kontak
Keraton Simo. Jalan Simo Kacangan No. 82 Kedunglengkong Simo Boyolali
Telepon 0276 320373
Email : [email protected]
Boyolali, 19 Desember 2023 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Ternate, Maluku Utara, dan Jakarta Selatan kemarin, yang berujung pada penangkapan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, dan sejumlah individu lainnya. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengonfirmasi bahwa sekitar 15 orang ditangkap dalam operasi tersebut, dengan Abdul Ghani Kasuba (71 tahun) tertangkap di Jakarta Selatan.
Kasus yang menjerat Abdul Ghani Kasuba melibatkan dugaan jual beli jabatan dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. KPK menindaklanjuti hasil penyelidikan yang mengarah pada dugaan praktik korupsi yang melibatkan Gubernur Maluku Utara. Pihak KPK menyatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan langkah serius dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum di Indonesia.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjelaskan, “Penangkapan ini dilakukan setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka. KPK akan melakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.”
Abdul Ghani Kasuba telah menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara selama dua periode, yaitu 2014-2019 dan 2019-2024. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara pada periode 2008-2013. Penangkapan Gubernur ini menandai salah satu insiden penangkapan pucuk pimpinan daerah yang menjadi fokus KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat regional.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi penangkapan ini dengan meminta agar proses hukum yang berlangsung di KPK dihormati. Jokowi menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di semua lapisan pemerintahan.
Penangkapan Gubernur Abdul Ghani Kasuba oleh KPK menjadi perhatian serius publik, seiring dengan upaya pemberantasan korupsi yang terus dilakukan di Indonesia. Kasus ini akan menguji efektivitas dan independensi lembaga penegak hukum dalam menghadapi tindak pidana korupsi, serta menunjukkan tekad pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
