Sebuah Pengantar yang Agak Kurang Olahraga
Bagi manusia modern generasi zilenial, olahraga itu barangkali adalah urusan kalori. Urusan bagaimana menimbun keringat di atas treadmill sembari mendengarkan podcast tentang finansial, atau minimal urusan pamer sepatu lari seharga motor bekas di media sosial. Olahraga hari ini telah menyusut menjadi urusan privat yang sangat personal, kalau tidak mau disebut egois. Kita berlari untuk menolak tua, kita gym untuk menolak buncit.
Namun, cobalah naik mesin waktu dan melompat ke akhir tahun 1950-an. Datanglah ke zaman di mana republik ini masih berbau cat basah. Di era itu, kalau Anda malas berolahraga, Anda bukan cuma berisiko kena kolesterol, tapi bisa-bisa dituduh tidak patriotik. Bagi Presiden Soekarno, olahraga bukan sekadar gerak badan biar sehat walafiat. Olahraga adalah martabat. Ia adalah semen perekat untuk proyek raksasa yang beliau sebut sebagai Nation and Character Building.
Bung Karno itu paham betul psikologi bangsa yang baru lepas dari cengkeraman kolonial. Ratusan tahun dijajah membuat mental manusia Indonesia waktu itu agak memble, minder, dan merasa inferior kalau melihat orang kulit putih. Maka, kurikulum sekolah dirombak. Anak-anak dipaksa bergerak, otot-otot dilatih, jasmani ditempa. Tujuannya satu: Revolusi Mental. Bung Karno ingin dunia tahu bahwa manusia Indonesia itu tegak, gagah, dan punya nyali.
Dan panggung terbaik untuk memamerkan otot-otot baru bangsa ini tentu saja adalah gelanggang internasional.
Di sinilah prinsip teguh Bung Karno yang legendaris itu muncul: olahraga tidak bisa dipisahkan dari politik. Titik. Tak usah naif memakai jargon Barat bahwa “olahraga harus suci dari politik”. Bagi Bung Karno, jargon itu omong kosong imperialis. Ketika Indonesia memenangkan pemungutan suara pada tahun 1958 untuk menjadi tuan rumah Asian Games IV tahun 1962—mengalahkan Pakistan yang di atas kertas lebih siap—Bung Karno tahu, ini adalah panggung sandiwara besar di mana Indonesia harus menjadi bintang utamanya.
Jakarta Dirombak Habis-Habisan dengan Bantuan Uni Sovyet dan China
Bayangkan Jakarta tahun 1950-an. Sebuah kota besar yang sebetulnya lebih mirip kampung raksasa dengan genangan air di mana-mana dan transportasi yang amburadul. Lalu tiba-tiba, kota ini harus menyambut ribuan atlet dan pejabat dari seluruh penjuru Asia dalam waktu empat tahun. Kalau dipikir pakai logika waras zaman sekarang, proyek ini mirip orang nekat yang mau menggelar resepsi pernikahan mewah di gedung bintang lima padahal isi dompetnya cuma cukup buat beli nasi bungkus.
Tapi Bung Karno bukan pemimpin kaleng-kaleng. Beliau punya jurus andalan: diplomasi tingkat tinggi yang karismatik.
Beliau berangkat ke Moskow, merayu Uni Soviet. Entah bagaimana caranya Bung Karno berbicara, Nikita Khrushchev luluh dan bersedia mengucurkan bantuan dana serta insinyur untuk membangun kawasan olahraga Senayan. Bung Karno nampaknya terinspirasi dari stadion tertutup penuh di Brasil, dan beliau ingin yang lebih megah. Maka lahirlah Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Tidak mau kalah gengsi, Tiongkok pun ikut menyumbang finansial dan infrastruktur. Di tengah kecamuk Perang Dingin, Bung Karno dengan cerdik memanfaatkan dua raksasa komunis untuk mendanai ambisi besarnya.
Jakarta pun disulap habis-habisan. Proyek pembongkaran terjadi di mana-mana. Sawah dan rawa berubah menjadi tiang-tiang beton. Jalan Sudirman dibangun, Jalan Thamrin diperlebar, dan Jembatan Semanggi yang legendaris itu dibangun demi mengurai kemacetan yang bahkan belum terjadi.
Berikut adalah gambaran ringkas bagaimana megaproyek itu mengubah wajah Jakarta:
| Komponen Infrastruktur | Sumber Bantuan / Inspirasi | Dampak Terhadap Jakarta |
| Kawasan Senayan & GBK | Uni Soviet (Pendanaan & Insinyur) | Menjadi kompleks olahraga termegah di Asia pada zamannya. |
| Jalan Sudirman & Thamrin | Pemerintah Indonesia | Menjadi poros utama bisnis dan modernisasi ibu kota. |
| Jembatan Semanggi | Sistem konstruksi modern | Jembatan layang ikonik untuk kelancaran arus lalu lintas atlet. |
| Dukungan Finansial Lain | Republik Rakyat Tiongkok (RRT) | Mempercepat penyelesaian fasilitas pendukung. |
Penyelenggaraan Asian Games di Tahun 1962
Tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962 adalah hari-hari di mana dada orang Indonesia meledak karena syak wasangka yang berubah menjadi kebanggaan. Asian Games IV dibuka. Jakarta yang tadinya diremehkan, ternyata mampu menyajikan pesta olahraga yang megah, rapi, dan modern.
Di atas lapangan, para atlet Indonesia mengamuk dalam arti yang positif. Kita tidak hanya sukses menjadi tuan rumah yang ramah, tapi juga menjadi kompetitor yang menakutkan. Indonesia keluar sebagai juara umum kedua dengan raihan 21 medali emas! Kita hanya kalah dari Jepang yang waktu itu merajai dengan 77 medali emas. Bagi sebuah negara yang usianya belum genap dua dekade, ini adalah keajaiban.
Namun, di balik riuh rendah medali, aroma politik pekat tercium di luar stadion. Sesuai dengan prinsip Bung Karno bahwa olahraga adalah alat politik, Indonesia menolak mengundang Israel dan Taiwan. Alasannya jelas dan tegas: solidaritas terhadap Republik Persatuan Arab (isu Palestina) dan kepatuhan diplomatik terhadap Republik Rakyat Tiongkok (kebijakan Satu Tiongkok).
Bagi Indonesia, mengundang Taiwan berarti melukai Tiongkok, dan mengundang Israel berarti mengkhianati kawan-kawan Arab. Bung Karno memilih setia pada prinsip politik luar negerinya, persetan dengan aturan organisasi olahraga dunia.
Dihukum Oleh IOC, Bikin Sendiri Dengan Nama GANEFO
Tentu saja, aksi boikot halus ala Indonesia ini membuat telinga para petinggi Komite Olimpiade Internasional (IOC) merah padam. Bagi IOC, Indonesia telah menodai kesucian olahraga dengan syahwat politik luar negeri. Hukum harus ditegakkan. Maka pada tahun 1963, IOC menjatuhkan sanksi skorsing kepada Indonesia. Kita dilarang ikut Olimpiade 1964 di Tokyo.
Kalau negara lain yang diskors, mungkin presidennya akan buru-buru kirim surat permohonan maaf, atau minimal mengutus menteri untuk melobi sembari membungkuk-bungkuk. Tapi ingat, ini Soekarno. Diberi sanksi oleh Barat justru membuat jiwa pemberontaknya menyala-nyala.
“Kita keluar dari IOC!” kira-kira begitu maklumatnya. Bung Karno tidak mau mendiktekan nasib bangsa pada sekelompok orang di Lausanne, Swiss. Kalau pintu mereka tertutup, kita bikin pintu sendiri. Kalau pesta mereka tidak menerima kita, kita bikin pesta yang lebih meriah, lebih ramai, dan lebih menantang.
Maka lahirlah GANEFO (The Games of the New Emerging Forces). Sebuah olimpiade tandingan untuk negara-negara kekuatan baru yang sedang berkembang, yang muak dengan dominasi kekuatan lama alias neokolonialisme Barat.
Hebatnya, hanya dengan persiapan satu tahun—sebuah kegilaan logistik yang tak masuk akal—GANEFO I sukses digelar di Jakarta pada 10–24 November 1963. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 51 negara dari Asia, Afrika, Eropa (blok timur), dan Amerika Latin mengirimkan delegasinya ke Jakarta.
Untuk melihat bagaimana kronologi ketegangan politik ini bergulir dari sukses Asian Games hingga lahirnya GANEFO, mari simak linimasa berikut:
1958: Indonesia memenangkan pemungutan suara tuan rumah Asian Games IV.
│
1962 (Agustus-September): Asian Games IV sukses digelar di Jakarta; Indonesia juara 2.
│ *Indonesia boikot Israel & Taiwan.
│
1963 (Awal Tahun): IOC menjatuhkan sanksi skorsing kepada Indonesia untuk Olimpiade 1964.
│
1963 (Pertengahan): Soekarno menyatakan keluar dari IOC & mengumumkan pembentukan GANEFO.
│
1963 (November): GANEFO I resmi dibuka di Jakarta, diikuti oleh 51 negara.
│
1966-1967: Runtuhnya kekuasaan politik Soekarno; gerakan GANEFO meredup dan berakhir.
Panggung Para “Pemberontak” dan Rekor yang Dihapus Sejarah
GANEFO I di Jakarta adalah sebuah paradoks yang indah sekaligus politis. Karena adanya ancaman dari IOC bahwa siapa pun atlet yang ikut GANEFO akan dilarang tampil di Olimpiade resmi, banyak negara-negara besar yang main aman. Negara Eropa dan Amerika Latin tidak mengirimkan atlet elit mereka. Yang datang ke Jakarta adalah atlet kelas dua, perwakilan organisasi pemuda sosialis, mahasiswa, atau bahkan tentara yang mendadak disuruh jadi pelari.
Namun, bagi negara-negara yang belum diterima oleh IOC seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Korea Utara, GANEFO adalah berkah luar biasa. Ini adalah panggung internasional pertama di mana mereka bisa menunjukkan taji tanpa perlu konfirmasi dari blok Barat.
Salah satu cerita paling mengharukan sekaligus membanggakan adalah tentang Tong Sinfu. Beliau adalah legenda bulu tangkis asal RRT yang sebenarnya lahir di Lampung. Di gelanggang GANEFO inilah, di tanah kelahirannya, ia berhasil meraih medali emas dan mengukuhkan namanya sebagai salah satu pebulu tangkis terbaik dunia.
Hebatnya lagi, kompetisi di GANEFO tidak bisa dibilang ecek-ecek. Sejumlah rekor dunia di cabang atletik, panahan, dan angkat besi berhasil dipecahkan oleh atlet-atlet luar biasa dari RRT dan Korea Utara. Sayangnya, karena politik olahraga global yang kejam, IOC menolak mengakui rekor-rekor dunia tersebut. Bagi IOC, rekor itu terjadi di “pesta ilegal”. Di akhir kompetisi, RRT keluar sebagai juara umum, disusul Uni Soviet di tempat kedua, dan Indonesia dengan bangga bertengger di peringkat ketiga.
Akhir dari Sebuah Utopia Romantis
Bagi Bung Karno, GANEFO bukan sekadar urusan mencetak rekor di atas kertas. GANEFO adalah pengejawantahan dari Dasasila Bandung 1955. Ia adalah alat solidaritas anti-kolonialisme. Sembari menonton pertandingan, para pemimpin negara berkembang bisa saling berbisik, merancang strategi bagaimana caranya agar tidak lagi didekte oleh Washington atau London.
Namun, sejarah sering kali berjalan di atas rel yang dingin dan tidak sentimental. Utopia romantis bernama GANEFO ini perlahan-lahan kehilangan bahan bakarnya. Rencana untuk menggelar GANEFO II di Kairo pada tahun 1967 berantakan karena masalah politik domestik dan konflik di Timur Tengah. Walaupun sempat ada gelaran Asian GANEFO di Kamboja pada tahun 1966, gaungnya sudah tak senyaring dulu.
Faktor utamanya? Tentu saja karena badai politik domestik di Indonesia sendiri. Sejak tahun 1966 hingga 1967, kekuasaan politik Bung Karno runtuh pasca-peristiwa berdarah 1965. Rezim berganti, dan Orde Baru di bawah Soeharto punya prioritas yang sangat berbeda. Soeharto ingin Indonesia kembali ke pergaulan internasional yang “normal”, memperbaiki hubungan dengan Barat, dan tentu saja, kembali ke pangkuan IOC. GANEFO yang dianggap terlalu condong ke kiri dan terlalu berbau Soekarno dipetieskan, dibiarkan berdebu, lalu dilupakan.
Mengingat kembali masa-masa itu, kita disadarkan pada satu hal: pernah ada suatu masa di mana bangsa ini begitu berani. Kita pernah membangun stadion raksasa di atas rawa dengan dana pinjaman superpower, mengusir delegasi negara sekutu Barat demi prinsip persaudaraan, dan membuat olimpiade tandingan ketika dihukum dunia.
Kini, setiap kali kita melewati kawasan Senayan yang megah itu, atau sekadar melihat menara Jembatan Semanggi dari kaca jendela mobil yang terjebak macet, kita sebenarnya sedang melintasi sisa-sisa impian raksasa seorang lelaki yang percaya bahwa dengan olahraga, sebuah bangsa bisa berdiri tegak, sejajar, dan menatap langsung ke mata dunia tanpa rasa minder sedikit pun. Sebuah warisan yang mungkin, di tengah pragmatisme hari ini, sudah makin sulit kita temukan padanannya.
