Pasca-Reformasi 1998, Indonesia mengalami transisi besar dari pemerintahan otoriter ke demokrasi yang lebih terbuka. Namun, di tengah semangat kebebasan itu, muncul berbagai konflik komunal di sejumlah daerah. Salah satu yang paling berdarah dan menyisakan trauma berkepanjangan adalah Kerusuhan Poso.
Terletak di Sulawesi Tengah, Poso awalnya dikenal sebagai wilayah yang damai, di mana umat Muslim dan Kristen hidup berdampingan. Namun, mulai akhir 1998, Poso berubah menjadi medan pertempuran yang brutal antara dua komunitas agama. Konflik yang berlangsung lebih dari tiga tahun itu tidak hanya menyebabkan ribuan rumah dan fasilitas umum hancur, tetapi juga memakan korban jiwa dalam jumlah besar.
Kerusuhan Poso bukan semata konflik agama. Di balik semua kekerasan itu tersembunyi dinamika ekonomi, politik, dan sejarah yang jauh lebih kompleks.
Karakteristik dan Dinamika Konflik
Konflik di Poso bersifat komunal, melibatkan kelompok Muslim dan Kristen dalam skala luas. Ketika perkelahian antar pemuda terjadi pada malam Natal 1998, tidak ada yang menyangka bahwa insiden itu akan membakar seluruh wilayah Poso. Namun, justru itulah awal dari rangkaian kekerasan besar.
Konflik awalnya realistis—dipicu persaingan politik dan ketimpangan ekonomi—lalu berubah menjadi konflik non-realistis yang penuh dengan balas dendam dan sentimen agama. Perang identitas menjadi panggung utama. Mobilisasi massa berdasarkan simbol seperti bendera putih untuk Muslim dan merah untuk Kristen semakin menajamkan garis pemisah di antara warga.
Skala kehancuran sangat besar: lebih dari 577 orang tewas, 384 luka-luka, hampir 8000 rumah hancur, dan ratusan fasilitas publik dibakar. Dalam waktu singkat, Poso menjadi kota mati.
Para Aktor di Balik Konflik
Konflik ini melibatkan banyak pihak. Di lapisan bawah, pemuda-pemuda lokal dari dua agama menjadi pelaku utama bentrokan. Namun di balik layar, elit politik lokal memainkan peran kunci. Mereka menyulut emosi massa untuk memuluskan ambisi politik mereka dalam kontestasi jabatan seperti Bupati.
Kelompok milisi juga terlibat, seperti “Kelelawar” dari pihak Kristen dan “Laskar Jihad” dari pihak Muslim. Bahkan kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Santoso muncul setelah perjanjian damai diteken, menandakan masih adanya bara dalam sekam.
Namun tidak semua aktor memperkeruh suasana. Beberapa tokoh masyarakat berusaha melindungi komunitas lintas agama mereka dan menolak terlibat dalam kekerasan. Mereka menjadi titik terang dalam gelapnya tragedi.
Kronologi Tiga Fase Konflik
Konflik Poso berkembang melalui tiga fase besar:
- Fase Pertama (Desember 1998): Dimulai dari penikaman pemuda Muslim oleh pemuda Kristen. Massa Muslim menyerbu toko dan rumah milik warga Kristen, yang kemudian dibalas dengan pembakaran rumah Muslim. Dalam waktu singkat, Poso dilanda kekacauan besar.
- Fase Kedua (April 2000): Kerusuhan dipicu oleh konflik kecil antar pemuda di Lawanga. Ditambah dengan tensi menjelang pemilihan pejabat daerah, kekerasan meningkat dan menyebar ke berbagai wilayah.
- Fase Ketiga (Mei 2000 – Desember 2001): Inilah puncak dari konflik. Kedua kelompok membentuk milisi bersenjata. Serangan balasan, pembunuhan, dan penculikan menjadi hal biasa. Hingga akhirnya, pada 20 Desember 2001, Deklarasi Malino diteken sebagai upaya mengakhiri pertikaian.
Meski demikian, aksi teror sporadis masih terjadi pasca-Malino, memperlihatkan bahwa perdamaian yang tercapai belum menyentuh akar persoalan.
Akar Masalah
Konflik Poso sering dipersepsi sebagai perang agama, padahal kenyataannya lebih dalam dan rumit. Setidaknya ada lima faktor utama yang menjadi akar konflik:
- Sejarah dan Demografi: Penduduk asli Poso (Pamona, Mori, Lore), yang mayoritas Kristen, merasa termarginalisasi oleh pendatang (Bugis, Makassar, Jawa) yang umumnya Muslim. Program transmigrasi memperparah kecemburuan sosial.
- Ekonomi: Pendatang lebih dominan dalam perdagangan, kepemilikan lahan, dan bisnis. Penduduk asli merasa tersisihkan.
- Politik: Kontestasi kekuasaan lokal mendorong elit politik memainkan isu agama dan etnis demi mendulang suara.
- Agama dan Identitas: Ketegangan antar kelompok diperkeruh oleh simbolisme dan sentimen keagamaan yang dibangkitkan oleh propaganda.
- Faktor Eksternal: Masuknya kelompok militan luar seperti Laskar Jihad dan adanya dugaan keterlibatan aparat keamanan yang memihak, memperburuk situasi.
Diagram “bawang” konflik menunjukkan bahwa agama hanya menjadi kulit luar. Di dalamnya tersimpan persaingan ekonomi dan politik yang jauh lebih mendasar.
Dampak Konflik
1. Sosial
Konflik memecah masyarakat Poso menjadi dua kelompok yang terpisah secara fisik dan sosial. Pemukiman tersegregasi berdasarkan agama. Modal sosial seperti kepercayaan, toleransi, dan rasa kebersamaan hilang. Bekas-bekas kekerasan masih membekas dalam ingatan kolektif hingga bertahun-tahun kemudian.
2. Ekonomi
Poso lumpuh. Pengusaha pergi, pabrik tutup, pasar sepi. Banyak warga kehilangan lahan, rumah, dan sumber mata pencaharian. Pengangguran dan kelaparan meningkat tajam.
3. Politik
Pemerintah daerah kehilangan wibawa. Demokrasi digantikan oleh hukum rimba dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu. Proses pemerintahan terhenti, dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara.
4. Kemanusiaan dan HAM
Tindak kekerasan tak pandang bulu: pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual, hingga penganiayaan anak-anak dan orang tua. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak. Muncul komunitas seperti “Kampung Janda”, tempat para perempuan korban konflik bertahan hidup bersama.
5. Psikologis
Trauma yang ditinggalkan konflik begitu dalam. Banyak yang mengalami PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Ketakutan, dendam, dan ketidakpercayaan masih membayangi kehidupan sehari-hari masyarakat Poso.
Upaya Penanganan yang Setengah Hati
Pemerintah berusaha menangani konflik dengan mengirim pasukan dan mengadakan operasi militer seperti Operasi Sadar Maleo dan Sintuwu Maroso. Deklarasi Malino juga difasilitasi untuk meredam kekerasan.
Namun, penanganan konflik dinilai banyak pihak tidak adil. Kinerja polisi dikritik, ada tumpang tindih kewenangan antara Polri dan TNI, serta minimnya program deradikalisasi dan rekonsiliasi. Konflik seperti ini tak cukup ditangani dari atas; butuh pendekatan komunitas, keadilan sosial, dan pemulihan psikologis jangka panjang.
Pelajaran Penting dan Rekomendasi Masa Depan
1. Kelola Keberagaman Secara Aktif
Keberagaman harus dikelola secara sadar, bukan sekadar dibiarkan hidup berdampingan. Pendidikan multikultural, seperti “Pendidikan Harmoni” di Poso, harus ditanamkan sejak dini untuk membentuk masyarakat yang toleran dan saling menghargai.
2. Hentikan Politisasi Identitas
Politisi tidak boleh lagi mengeksploitasi isu agama atau etnis demi kekuasaan. Pemerataan pembangunan juga harus dilakukan agar tidak muncul kecemburuan sosial yang menjadi bahan bakar konflik.
3. Bangun Sistem Deteksi Dini
Insiden kecil harus segera ditangani sebelum membesar. Diperlukan sistem pemantauan komunitas dan mekanisme mediasi lokal yang aktif dan responsif.
4. Tegakkan Hukum Secara Adil
Penegakan hukum harus netral, tegas, dan adil. Reformasi institusi keamanan sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara.
5. Pendekatan Komprehensif untuk Pemulihan
Pemulihan pasca-konflik butuh waktu panjang. Tidak cukup dengan membangun rumah atau jalan. Perlu pemulihan psikologis, penguatan ekonomi, dan rekonsiliasi sosial yang tulus.
6. Libatkan Masyarakat Sipil dan Perempuan
LSM, tokoh masyarakat, dan kelompok perempuan terbukti menjadi kekuatan penting dalam menjaga perdamaian. Mereka harus dilibatkan lebih aktif dalam proses pembangunan pasca-konflik.
Dari Luka Menjadi Pelajaran
Kerusuhan Poso adalah cermin rapuhnya harmoni sosial jika tidak disertai keadilan dan pengelolaan keberagaman yang baik. Ini bukan hanya cerita tentang Sulawesi Tengah, tapi tentang seluruh Indonesia yang majemuk.
Belajar dari Poso, kita harus menyadari bahwa perdamaian bukanlah keadaan pasif, melainkan hasil dari usaha terus-menerus untuk membangun keadilan, kesetaraan, dan saling pengertian. Jika kita gagal mengelola perbedaan hari ini, bukan tidak mungkin luka lama akan terbuka kembali di tempat lain, dalam bentuk yang lebih ganas.
