Berikut adalah kaleidoskop peristiwa penting di Indonesia sepanjang tahun 1969, disertai tanggal terjadinya peristiwa:
Tanggal | Peristiwa Penting |
---|---|
3 Januari | Pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sebagai langkah awal pembangunan ekonomi. |
17 Maret | Indonesia memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Jepang, untuk menarik investasi asing. |
4 April | Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi yang lebih terbuka terhadap modal asing, yang nantinya akan menjadi landasan pertumbuhan ekonomi era Orde Baru. |
15 Mei | Pemerintah mulai mengintensifkan pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang masih dianggap berafiliasi dengan Orde Lama dan komunisme. |
6 Juni | Kesehatan Soekarno semakin memburuk, dan dia tetap dalam status tahanan rumah di Wisma Yaso, Jakarta. |
2 Juli – 31 Agustus | Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat (sekarang Papua) dilaksanakan sebagai bagian dari kesepakatan Indonesia dengan PBB dan Belanda dalam Perjanjian New York 1962. |
2 Agustus | Pelaksanaan Pepera dimulai dengan sistem perwakilan yang kontroversial, di mana hanya sekitar 1.025 orang yang dipilih untuk mewakili penduduk Papua dalam pengambilan keputusan. |
31 Agustus | Hasil Pepera diumumkan: Mayoritas perwakilan memilih bergabung dengan Indonesia, meskipun banyak laporan menyebutkan adanya tekanan dan intervensi dari pemerintah Indonesia. |
19 November | PBB menerima hasil Pepera dan secara resmi mengakui Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Keputusan ini mendapat penolakan dari beberapa pihak yang mendukung kemerdekaan Papua. |
10 Desember | Soeharto menegaskan komitmen Orde Baru untuk melanjutkan stabilitas politik dan ekonomi, serta mempercepat pembangunan nasional. |
Tahun 1969 adalah tahun penting bagi penguatan pemerintahan Orde Baru, terutama dengan pelaksanaan Pepera di Irian Barat, yang memastikan wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari Indonesia meskipun ada kontroversi. Pemerintahan Soeharto semakin memperkuat kendali politik dan ekonomi, dengan fokus pada pembangunan dan hubungan internasional yang lebih pragmatis.